Senin, 24 Januari 2011

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

A. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU PPHI
Hubungan Industrial merupakan perselisihan yang terjadi antara pekerja/buruh ataupun Serikat Buruh dengan Pengusaha, karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan dalam satu Perusahaan.
Perselisihan di bidang Hubungan Industrial yang selama ini dikenal, dapat terjadi mengenai hak yang telah ditetapkan, atau mengenai keadaan Ketenagaankerjaan yang belum ditetapkan baik dalam Perjanjian Kerja Bersama maupun peraturan perundang-undangan.
Hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan Pengusaha merupakan hubungan yang didasari oleh kesepakatan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu hubungan kerja. Dalam hal salah satu pihak tidak menghendaki lagi untuk terikat dalam hubungan kerja tersebut, maka sulit bagi pihak yang lain untuk tetap mempertahankan hubungan yang harmonis. Oleh karena itu perlu dicari jalan keluar yang terbaik bagi kedua belah pihak untuk menentukan bentuk penyelesaian, sehingga Pengadilan Industrial yang diatur dalam Undang-undang RI akan dapat menyelesaikan kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diusahakan melalui penyelesaian
perselisihan yang terbaik, yaitu penyelesaian perselisihan oleh para pihak yang berselisih, sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian ini dapat diselesaikan melaui Bipartit, Tripartit (Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase) dan Pengadilan Hubungan Industrial.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial (UU PPHI) merupakan bentuk pengaturan lebih lanjut dan rekomendasi yang diberikan oleh undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan untuk segera meiliki lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial ( pasal 136 undang-undang nomor 13 tahun 2003).

Kebutuhan terhadap institusi baru tempat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebagaiman disebutka dalam konsidera UUPPHI adalah sebagai berikut;
1. Hubungan industrial yang harmonis,dinamis dan berkeadialn perlu diwujudkan secara optimal sesuai dengan nilai-nilai pancasila.
2. Dalam era indutrialisasi, masalah perselisihan industrial menjadi semakin meningkat dan kompleks, sehingga diprlukan institusi dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang tepat, adil, dan murah.
3. UU no. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perselisihan perburuhan dan UU no. 12 tahun 1964 tentang pemutusan hubungan kerja di perusaan swasta sudah tidak sesuai dengan kondisi kebutuhan masyarakat.

Institusi baru tempat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial seperti yang dimaksud dalam konsideran tersebut adalah pengadilan hubungan industrial yang merupakan pengdilan khusus yang dibentuk di lingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dam memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial.
Didalam pasal 1 angka 1 UU PPHI, perselisihan hubungan industrial diartikan sebagai perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha denga pekerja/buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dam perselisihan antar serikat buruh dalam suatu perusahaan.
Dengan perumusan tersebut, maka sejak awal UUPPHI secara tegas menyatakan bahwa institusi tempat penyelesaian peeselisihan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini berwnang untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial perorangan maupun kolektif yang disebabakan karena perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan karema pemutusan hubugan kerja, maupun perselisihan anatr serikat pekerja/buruh.

Berbeda dengan undang-undang nomor 22 tahun 1957 yang hanya mengenal 2 jenis perselisihan perburuhan, maka dalam UU PPHI diatur empat jenis perselisihan hubungan industrial.
1. perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak terpemuhimya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama ( pasal 1 angka 2 UU PPHI)
2. perselisihan kepentingan perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja bersama (pasal 1 angka 3 UU PPM).
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yangtimbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubunga kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak (pasal 1 angka 4 UU PPHI).
4. Perselisihan antar serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja dengan serikat pekrja lainnya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya penyesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, kewajiban keserikat pekerjaan (pasal 1 angka 5 UU PPHI).

Semua jenis perselisihan pada kesempatan pertama selalu diusahakan penyelesaiannya pada perundingan bipartit antara pekerja buruh atau serikat pekerja dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
Batas waktu yang diberikan undang-undang dalam perundingan bipartit paling lama 30 ban sejak tanggal dimulainya perundingan . Apabila dalam jangaka waktu tersebut salah satu pihak menolak untuk berunding maka perundingan bipartit dianggap gagal.
Implikasi gagalnya perundingan bipertit, maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakejaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian perundingan bipartit telah dilakukan.
Terhadap proses pencatatan tersebut, memberikan wewenang kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat untuk menawarka kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase.
Apabila para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam 7 hari kerja maka instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator. (pasal 4 ayat 4).
Penyelesaian melalui konsiliasi dilakuakan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja . Sedangkan penyelesaian melalui arbitrase dilakukan untuk penyelesaian perselisihan kepentingan atau perselisihan antar serikat pekerja.
Dalam hal penyelesaian melalui konsoliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. (pasal 5)

B. Perundingan Bipartit
Perundingan bipartite adalah perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial. UU PPHI menempatkan perundingan bipartite sebagai prosedur wajib yang harus dilalui dalam upaya menyelesaikan perselisihan hubungan industrial sebelum ditempuh upaya-upaya lain seperti penyelesaian melaui konsiliasi, abitrase, mediasi, ataupun mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial. Penyelesaian Bipartit dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat oleh para pihak, tanpa dicampuri oleh pihak manapun.

Ketentuan tentang perundingan bipartite diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 UU PPHI:
1. Risalah perundingan yang ditandatangani oleh para pihak sekurang-kurangnya memuat :
a. nama lengkap dan alamat para pihak;
b. tanggal dan tempat perundingan;
c. pokok masalah atau alasan perselisihan;
d. pendapat para pihak;
e. kesimpulan atau hasil perundingan; dan
f. tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan.

2. Dalam hal musyawarah bipartit dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Dan mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak.

3. Perjanjian Bersama tersebut wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian Bersama.untuk kemudian diberikan akta tanda bukti pendaftaran perjanjian bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama.

4. Apabila Perjanjian Bersama tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

5. Dalam hal pemohon eksekusi berdomisili di luar Pengadilan Negeri tempat pendaftaran Perjanjian Bersama, maka pemohon eksekusi melalui Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah domisili pemohon eksekusi untuk diteruskan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang berkompeten melaksanakan eksekusi.

C. Penyelesaian Melalui Mediasi
Penyelesaian dilakukan, dalam hal apabila penyelesaian perselisihan melalui Bipartit antara Pengusaha dengan buruh tidak dapat tercapai, maka Pemerintah dalam upayanya untuk memberikan pelayanan masyarakat kepada pekerja/buruh dan Pengusaha, berkewajiban memfasilitasi penyelesaian Hubungan Industrial tersebut. Upaya fasilitasi dilakukan dengan menyediakan tenaga Mediator yang bertugas untuk mempertemukan kepentingan kedua belah pihak yang berselisih.
Pengertian mediasi hubungan industrial dalam pasal 1 angka 11 UU PPHI adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja,dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.
Selanjutnya yang disebut mediator adalah pegawai instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang memenuhi syarat-syarat sebagai mediator yang ditetapkan oleh Menteri untuk bertugas melakukan mediasi dan mempunyai kewajiban memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan. (Pasal 1 angka 12 UU PPHI).

Syarat untuk menjadi mediator diatur dalam pasal 9 UU PPHI.
a. beriman dan bertakwa kepada tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
d. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;
e. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
f. berpendidikan sekurang-kurangnya Strata Satu (S1; dan
g. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Proses perselisihan melalui mediasi:
1. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan, mediator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan segera mengadakan sidang mediasi. (pasal 10).
2. Mediator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pelimpahan penyelesaian perselisihan (pasal 15).
3. Mediator dapat memanggil saksi satau saksi ahli untuk hadir dalam sidang mediasi guna diminta dan didengar keterangannya (pasal 11 ayat 1).
4. Mediator dapat memanggil seseorang atau pihak-pihak tertentu (dengan jamninan merahasiakan semua keterangan apabila terkait dengan jabatannya) untuk dimintai keterangan termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang diperlukan guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial (substansi pasal 12 ayat 1,ayat 2, ayat 3).

Terhadap proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi terdapat dua kemungkinan putusan. Kemungkinan pertama, para pihak yang berselisih menerima hasil-hasil mediasi / tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan melalui mediasi. Kemungkinan kedua para pihak yang berselisih tidak menerima hasil-hasil mediasi / tidak tercapai kesepaktan penyelesaian perselisihan melalui mediasi.
Apabila terjadi kesepakatan dalam proses mediasi, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta didaftar di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diwilayah hukum pihak-pihak mengadakan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama (pasal 13 ayat 1 dan 3 huruf a).
Selanjutnya terhadap kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan isi/ketentuan yang tertuang dalam perjanjian bersama pasal 13 ayat 3 huruf b UU PPHI memberikan aturan yang memungkinkan kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri diwilayah perjanjian bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi.

Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian hubungan industrial melaui mediasi yang diberikan pasal 13 ayat 2 UU PPHI adalah sebagai berikut:
a. Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang mediasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
b. Para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada mediator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
c. Pihak yang tidak memberikan pendapatnya sebagaimana dimaksud pada huruf c dianggap menolak anjuran tertulis;
e. Dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran tertulis disetujui, mediator harus sudah selesai membantu para pihak membuat Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Para pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan ke pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri setempat dalam bentuk pengajuan gugatan.

D. Penyelesaian Melalui Konsiliasi

Penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi dilakukan oleh konsiliator yang terdaftar
pada kantor instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. (Pasal 17 UU PPHI),
Konsiliasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliasi adalah penyelesaian perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral (pasal 1 angka 13 UU PPHI).
Konsiliator Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut konsiliator adalah seorang atau lebih yang memenuhi syarat-syarat sebagai konsiliator ditetapkan oleh Menteri, yang bertugas melakukan konsiliasi dan wajib memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja atau perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan (pasal 1 angka 14 UU PPHI).
Berbeda dengan mediasi yang mempunyai kompetensi untuk menangani keempat jenis perselisihan hubungan industrial, maka perselisihan melalui konsiliasi terbatas hanya pada tiga jenis perselisihan, yaitu perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Prosedur penyelesaian perselisihan melalui konsiliasi:

1. Penyelesaian oleh konsiliator, dilaksanakan setelah para pihak mengajukan permintaan penyelesaian secara tertulis kepada konsiliator yang ditunjuk dan disepakati oleh para pihak. (pasal 18 ayat 2)
2. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima permintaan penyelesaian perselisihan secara tertulis, konsiliator harus sudah mengadakan penelitian tentang duduknya perkara dan selambat-lambatnya pada hari kerja kedelapan harus sudah dilakukan sidang konsiliasi pertama. (pasal 20).
3. Konsiliator menyelesaikan tugasnya dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima permintaan penyelesaian perselisihan (pasal 25)
4. Konsiliator dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir dalam sidang konsiliasi guna diminta dan didengar keterangannya (pasal 21 ayat 1)
5. Konsiliator dapat memanggil seseorang atau pihak-pihak tertentu (dengan jaminan merahasiakan semua keterangan apabila terkait dengan jabatannya untuk dimintai keterangan, termasuk membukakan buku dan memperlihatkan surat-surat yang digunakan guna penyelesaian perselisihan hubungan industrial (pasa 22 ayat 1,2,3).

Seperti halnya dalam proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi , maka dalam proses penyelesaian melalui konsiliasi terdapat dua kemungkinan putusan. Pertama, para pihak yang berselisih menerima hasil-hasil konsiliasi/tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi. Kemungkinan kedua, adalah pihak-pihak tidak menerima hasil-hasil konsiliasi/tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi.
Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui konsiliasi, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh konsiliator dan didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian (pasal 23 ayat 1 dan pasal 23 ayat 3 huruf a).
Apabila Perjanjian Bersama sebagaimana tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah Perjanjian Bersama didaftar untuk mendapat penetapan eksekusi. (pasal 23 ayat 3 huruf b).
Apabila tidak dapat tercapai kesepakatan melalui konsiliasi, pasal 23 ayat (2) memberikan pengaturan sebagai berikut:

a. konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis;
b. anjuran tertulis dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak sidang konsiliasi pertama harus sudah disampaikan kepada para pihak;
c. para pihak harus sudah memberikan jawaban secara tertulis kepada konsiliator yang isinya menyetujui atau menolak anjuran tertulis dalam waktu selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima anjuran tertulis;
d. pihak yang tidak memberikan pendapatnya dianggap menolak anjuran tertulis;
e. dalam hal para pihak menyetujui anjuran tertulis sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak anjuran
tertulis disetujui, konsiliator harus sudah selesai mambantu para pihak membuat
Perjanjian Bersama untuk kemudian didaftar di Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri di wilayah pihak-pihak mengadakan Perjanjian Bersama
untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran.

Pasal 19 UU PPHI menetapkan syarat-syarat konsiliator sebagai berikut:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. berumur sekurang-kurangnya 45 tahun;
d. pendidikan minimal lulusan Strata Satu (S1);
e. berbadan sehat menurut surat keterangan dokter;
f. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
g. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun;
h. menguasai peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan; dan
i. syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri

E. Penyeselaian Melalui Arbitrase

Pengertian: penyelesaian suatu perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan,diluar pengadilan hubungan industrial melalui kesepakatan tertulis dari para pihak yang berselisih untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan kepada arbiter yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Arbiter hubungan perselisihan: seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang berselisih dari daftar arbiter yang ditetapkan oleh menteri untuk memberikan putusan mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antarserikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase yang putusannya mengikat para pihak dan bersifat final.
Batasan tentang arbiter dan arbitrase hubungan industrial dalam UU PPHI tidak sama dengan batasan arbiter dan arbitrase yang diberikan oleh UU No. 30 thun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa.
Dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama, dan apabila didalam Perjanjian Kerja Bersama tidak diatur tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial secara Arbitrase, maka para pihak dapat membuat Perjanjian pendahuluan yang berisikan penyelesaian perselisihan melalui Arbitrase pada saat sengketa telah terjadi.
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui Arbitrase yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak, tidak dapat diajukan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial karena Putusan Arbitarse bersifat akhir dan tetap, kecuali dalam hal-hal tertentu dapat dilakukan pembatalan ke Mahkamah Agung RI.
Proses penyelesaian perselisihan melalui arbitrase menurut ketentuan UU PPHI:
1. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui arbiter dilakukan atas dasar kesepakatan para pihak yang berselisih yang dinyatakan secara tertulis dalam surat perjanjian arbitrase (pasal 32 ayat 1 dan ayat 2)
2. Para pihak yang berselisih dapat menunjukan arbiter tunggal atau beberapa arbiter (majelis) dalam jumlah pasal sebanyak-banyaknya 3 orang yang dilakukan secara tertulis (substansi pasal 33 ayat 3, ayat 4, ayat 5)
3. Arbiter wajib menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat2nya 30 hari sejak penandatanganan surat perjanjian penunjukkan arbiter (pasal 40 ayat 1)
4. Pemeriksaan perselisihan hubungan industrial oleh arbiter atau majelis arbiter dilakukan secara tertutup kecuali para pihak yang berselisih menghendaki lain (pasal 41)
5. Dalam siding arbitrase, para pihak yang berselisih dapat diwakili oleh kuasanya dengan surat kuasa khusus (pasal 42)
6. Apabila pada hari siding para pihak yang berselisih atau kuasanya tanpa suatu alas an yang sah tidak hadir, walaupun telah dipanggil secara patut, maka arbiter atau majelis arbiter dapat membatalkan perjanjian penunjukan arbiter dan tugas arbiter atau majelis arbiter dianggap selesai (pasal 43 ayat 1)
7. Apabila pada hari siding pertama dan sidang-sidang selanjutnya salah satu pihak atau kuasanya tanpa suatu alas an yang sah tidak hadir walaupun untuk itu talah dipanggil secara patut, arbiter atau majelis arbiter dapat memeriksa perkara dan menjatuhkan putusannya tanpa kehadiran salah satu pihak atau kuasanya (pasal 43 ayat 2)
8. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial oleh arbiter harus diawali dengan upaya mendamaikan kedua belah pihak yang berselisih (pasal 44 ayat 1)
9. Apabila dicapai perdamaian, maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat akta perdamaian yang ditandatangain oleh para pihak yang berselisih dan arbiter atau majelis arbiter, selanjutnya akta perdamaian didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah arbiter mengadakan perdamaian (pasal 44 ayat 2 dan ayat 3)
10. Dalam persidangan arbitrase, para pihak diberi kesempatan khusus menjelaskan secara tertulis maupun lisan pendirian masing-masiing serta mengajukan bukti yang dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh arbiter atau majelis arbiter (pasal 45 ayat 1)
11. Arbiter atau majelis arbiter berhak meminta kepada para pihak untuk mengajukan penjelasan tambahan secara tertulis, dokumen atau bukti lainnya yang dianggap eprlu dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis arbiter (pasal 45 ayat 2)
12. Arbiter atau majelis arbiter dapat memanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli atau lebi untuk didengar keterangannya (pasal 46 ayat 1)
13. Terhadap kegiatan dalam pemeriksaan dalam siding arbitrase, dibuat berita acara pemeriksaan oleh arbiter atau majelis arbiter (pasal 48)
14. Putusan sidang arbitrase ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, kebiasaan, keadilan, dan kepentingan umum (pasal 49)
15. Putusan arbitrase mempunyai kekuatan hokum yang mengikat para pihak yang berselisih dan merupakan putusan yang berifat akhir dan tetap (pasal 51 ayat 1)
16. Putusan arbitrase didaftarkan di pengadilan hubungan industrial pada pengadilan negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan (pasal 51 ayat 2).

Upaya hukum yang diberikan undang-undang kepada para pihak terhadap putusan arbitrase adalah dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Kasasi putusan arbiter menurut pasal 52 ayat 1 UUPPHI berisi permohonan pembatalan kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak ditetapkannya putusan arbiter, apabila putusan diduga mengandung unsure-unsur sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui atau dinyatakan palsu
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan
3. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perselisihan
4. Putusan melampaui kekuasaan arbiter hubungan industrial
5. Putusan bertentangan denga peraturan perundang-undangan

F. Pengadilan Hubungan Industrial

Pengadilan hubungan Industrial merupakan pengadilan khusus yang dibentuk dilingkungan pengadilan negeri yang berwenang memeriksa sengketa, mengadili, dan member putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Dengan demikian secara kelembagaan, pengadilan hubungan industrial berada dalam lingkungan peradilan umum.
Dilakukan, apabila tahapan proses Bipartit dan Tripartit tidak dapat menemui titik temu. Permohonan pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan Gugatan oleh salah satu pihak yang tidak menerima Anjuran yang telah dikeluarkan oleh Mediator ataupun Konsiliator, kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial. Pemeriksaan sengketa Perselisihan Hubungan Industrial dilaksanakan oleh Majelis Hakim yang beranggotakan 3 (tiga) orang, yakni seorang Hakim Pengadilan Negeri dan 2 (dua) orang Hakim Ad–Hoc yang pengangkatannya di usulkan oleh organisasi Pengusaha dan organisasi buruh.

Kompetensi absolute dalam pasal 56 UU PPHI Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
b. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
c. di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.

Kompetensi relative pengadilan hubungan industrial dalam pasal 59 disebutkan Untuk pertama kali dengan undang-undang ini dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada setiap Pengadilan Negeri Kabupaten/Kota yang berada di setiap Ibukota Propinsi yang daerah hukumnya meliputi propinsi yang bersangkutan. Di Kabupaten/Kota terutama yang padat industri, dengan Keputusan Presiden harussegera dibentuk Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

Tentang pengajuan gugatan, pengaturannya dalam UU PPHI sebagai berikut:
1. Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja. (Pasal 81)
2. Pasal 82, Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-undang nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha.
3. Pasal 83 ayat 1 & 2, Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada pengugat. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan bila terdapat kekuarangan, hakim meminta pengugat untuk menyempurnakan gugatannya.
4. Pasal 84, Gugatan yang melibatkan lebih dari satu pengugat dapat diajukan secara kolektif dengan memberikan kuasa khusus.
5. Pasal 85 ayat (2), Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial hanya apabila disetujui tergugat.
6. Pasal 86, Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan.
7. Pasal 87, Serikat pekerja/serikat buruh dan organisasi pengusaha dapat bertindak sebagai kuasa hukum untuk beracara di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mewakili anggotanya.
8. Pasal 88 ayat 1,2,3, Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima gugatan harus sudah menetapkan majelis Hakim yang terdiri atas 1 (satu) orang hakim sebagai Ketua Majelis dan 2 (dua) orang Hakim Ad-Hoc sebagai Anggota majelis yang memeriksa dan memutus perselisihan. Hakim Ad-Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang Hakim Ad- Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh dan seorang hakim Ad-Hoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2). Untuk membantu tugas Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk seorang Panitera Pengganti.

Pemeriksaan Dengan Acara Biasa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasal 89 ayat 1, Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penetapan Majelis
Hakim, maka Ketua Majelis Hakim harus sudah melakukan seidang pertama.
2. pasal 89 ayat (2) Pemanggilan untuk datang ke sudang dilakukan secara sah apabila disamapaikan dengan surat panggilan kepada para pihak di alamat tempat tinggalnya atau apabila
empat tinggalnya tidak diketahui disamapaikan di tempat kediaman terakhir.
3. Pasal 90 ayat (1), Majelis Hakim dapat memanggil saksi atau saksi ahli untuk hadir di persidangan guna diminta dan didengar keterangannya.
4. Pasal 93 ayat 1,2, dan 3, Dalam hal salah satu pihak atau para pihak tidak dapat mengahdiri sidang tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, Ketua Majelis Hakim menetapkan hari
sidang berikutnya. Hari sidang berikutnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penundaan. Penundaan sidang karena ketidakhadiran salah satu pihak atau para pihak diberikan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan.
5. Pasal 94 ayat (1), Dalam hal penggugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang mengahadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka gugatannya dianggap gugur, akan tetapi penggugat berhak mengajukan gugatannya sekali lagi.
6. pasal 94 ayat (2), Dalam hal tergugat atau kuasa hukumnya yang sah setelah dipanggil secara patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 tidak datang mengahadap Pengadilan pada sidang penundaan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (3), maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perselisihan tanpa dihadiri tergugat.
7. Pasal 95 ayat (1), Sidang Majelis terbuka untuk umum, kecuali Majelis hakim menetapkan lain.
8. Pasal 96 ayat (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan.
9. pasal 96 ayat (3), Dalam hal selama pemeriksaan sengketa masih berlangsung dan putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak juga dilaksanakan oleh pengusaha, Hakim Ketua Sidang memerintahkan Sita Jaminan dalam sebuah Penetapan Pengadilan Hubungan Industrial.
10. pasal 96 ayat(4), Putusan sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diajukan perlawanan dan/atau tidak dapat digunakan upaya hukum.
11. Pasal 97 Dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan dan/atau hak yang harus diterima oleh para pihak atau salah satu pihak atas setiap penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Pemeriksaan Dengan Acara Cepat sebagai berikut:

1. Pasal 98 ayat (1) ,Apabila terdapat kepentingan para pihak dan/atau salah satu pihak yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonan dari yang berkepentingan, para pihak dan/atau salah satu pihak dapat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial supaya pemeriksaan sengketa dipercepat.
2. Pasal 98 ayat (2), Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan
3. Pasal 99 ayat (1), Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikabulkan. Ketua Pengadilan Negeri dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah dikeluarkannya penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2), menentukan Majelis Hakim, hari, tempat, dan waktu sidang tanpa melalui prosedur pemeriksaan.
4. Pasal 99 ayat 2, Tenggang waktu untuk jawaban dan pembuktian kedua belah pihak, masing-masing ditentukan tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja.


Selanjutnya tentang pengambilan putusan ketentuan yang ada dalam UU PPHI sebagai berikut:

2. Putusan Majelis Hakim dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum (pasal 101 ayat 1)
3. Majelis Hakim wajib memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak siding pertama. (pasal 103)
4. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaann merupakan putusan akhir dan bersifat tetap. (pasal 109)
5. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungankerja mempunnyai kekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja :
a. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
b. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan (pasal 110).

Selanjutnya penyelesaian perselisihan oleh hakim kasasi dalam siding UU PPHI dapat diuraikan sebagai berikut:
1.orang Hakim Agung dan dua Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung. (pasal 13)
2.Tata cara permohonan kasasi serta penyelesaian perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubunga kerja oleh Hakim Kasasi dilaksanakan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 114)
3.Penyelesaian perselisihan hak atau perselisihan pemutusan hubungan kerja pada Mahkamah Agung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan kasasi. (Pasal 115).

Dengan terbentuknya pengadilan hubungan industrial berdasarkan undang-undang ini, perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja yang telah diajukan kepada:

a. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah atau lembaga-lembaga lain
yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau
pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikan oleh
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat;
b. Putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan daerah atau lembagalembaga
lain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang ditolak dan dijaukan
banding oleh salah satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih
dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah
Agung;
c. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain
yang setingkat yang menyelesaikan perselisihan hubungan industrial atau
pemutusan hubungan kerja dan belum diputuskan, maka diselesaikan oleh
Mahkamah Agung;
d. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat atau lembaga-lembaga lain
sebagaimana dimaksud pada huruf c yang ditolak dan diajukan banding oleh salah
satu pihak atau para pihak dan putusan tersebut diterima masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

3 komentar:

  1. Wah sip. Tepat bgt. Aku butuh ini buat ngerjakan tgas. Ikut Copy ya... Makasih....

    BalasHapus
  2. oke yuda, alhamdulillah bisa berguna:)

    BalasHapus
  3. boleh copas nd? buat ngerjain tugas....

    BalasHapus