Senin, 24 Januari 2011

Izin Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Dalam iklim dunia usaha yang sudah menglobalisasi ini, negara kita membutuhkan investor untuk memajukan negara kita. Sejalan dengan itu, terbukti banyak tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia untuk menanamkan modalnya. Hal ini sangatlah menggembirakan dari sisi penanaman modal (investasi). Dari catatan di Departement tenaga Kerja & Transmigrasi diperoleh bahwa tenaga kerja asing terbanyak yang ada di Indonesia adalah Jepang, Kanada, Australia, Amerika Serikat dan Inggris yang berada dalam jajaran yang paling besar mengirimkan tenaga kerjanya. Kawasan Asia seperti India, Thailand, Taiwan, Korea Selatan & Singapura merupakan yang terbanyak untuk mengirimkan tenaga kerjanya ke Indonesia.
Sepintas, memang hal ini menggembirakan karena berarti iklim investasi Indonesia sudah mulai bergerak. Indonesia memang membutuhkan modal dari dalam negri dan asing untuk membangun dimana pengangguran yang semakin bertambah.
Namun secara kasat mata hal ini tidak lah berjalan dengan mulus. Pernak-pernik tenaga kerja asing memang masih merupakan problem yang tidak akan pernah habis-habisnya di negara kita ini. Seperti kasus tenaga kerja asing yang menyalahi ijin peruntukannya, tidak memiliki ijin tinggal, transfer teknologi yang tidak berkelanjutan, pelecehan skill & performance tenaga lokal oleh tenaga kerja asing, dan sebagainya.
Peraturan-peraturan yang mengatur mengenai izin tenaga kerja asing di Indonesia antara lain sebagai berikut:
 Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi RI nomer: KEP.228/¬MEN/¬2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
 Keputusan Menteri Tenaga dan Transmigrasi RI nomer: KEP.20/¬MEN/¬III/-2004 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi RI nomer: PER-07/¬MEN/¬III/¬2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
 Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi RI nomer: PER-15/¬MEN/¬IV/¬2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga dan Transmigrasi nomer: PER-07/¬MEN/¬III/¬2006 tentang Penyederhanaan Prosedur Memperoleh Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
Beberapa langkah yang harus ditempuh untuk izin mendapatkan tenaga kerja asing antara lain sebagai berikut:
 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), yang merupakan ijin prinsip bahwa Perusahaan diberikan ijin untuk hire Expatriat : berapa orang, untuk jabatan apa, dan berapa lama. RPTKA tersebut dikeluarkan oleh Depnaker Pusat di Jakarta ( dulu bagi Perusahaan PMDN dikeluarkan oleh BKPM Pusat ), dengan pengajuan ke Depnaker/Disnaker setempat untuk mendapat rekomendasi bahwa Perusahaan memang memerlukan TKA (Tenaga Kerja Asing).
 Dokumen yang diperlukan secara lengkap di daftarkan ke Depnaker/Disnaker setempat, mengenai biaya karena sistem otonomi tiap daerah mungkin punya tarif sendiri-sendiri. Ada juga pegawai Depnaker/Disnaker yang mau menguruskan sampai keluar RPTKA dari Depnaker Pusat. Jika mau diurus sendiri setelah terima rekomendasi dari Depnaker/Disnaker setempat, mengajukan RPTKA ke Depnaker Pusat di Jakarta. Perlu waktu yang cukup untuk itu, ada form aplikasinya, dokumen yg harus disertakan dll.
 Setelah dapat RPTKA baru kemudian mengajukan expatriat (TKA) yg mau kita mintakan ijin kerjanya ( dokumen expatriat tsb harus dikirim dari negara asalnya, antara lain : copy : passport semua halaman, curiculum vitae, foto, ijazah, referensi/pengalaman kerja, dll ), diajukan ke Depnaker Pusat untuk mendapat rekomendasi,
 Untuk kemudian diajukan ke Dirjen Imigrasi, untuk mendapat rekomendasi Ijin Masuk ke Indonesia dengan Visa untuk bekerja, yang dikirim ke Embassy kita dinegeri tempat domisili expatriat tersebut, dengan copy cable yg dikirim kepada Perusahaan kita. Setelah itu baru expatriat tersebut apply visa ke Embassy kita di negerinya. dan setelah itu baru bisa masuk ke NKRI dengan visa untuk bekerja.
 Step berikutnya, setelah expatriat tiba di Perusahaan, harus lapor ke Kepolisian setempat untuk mendapat bukti lapor diri,
 Ke kantor Imigrasi setempat untuk mendapat KITAS ( Kartu ijin tinggal sementara ), ke Kelurahan setempat juga.
 Setelah mendapat KITAS mengurus SK Ijin Kerjanya dari Depnaker Pusat.
 Dan juga ke Polda untuk menndapat STMD/SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri).
Dari satu orang tenaga kerja asing yang telah mendapatkan izin, Depanakertrans memungut biaya sebesar US$ 100 tiap bulannya dan disetor ke rekening Menakertrans. Pungutan yang merupakan pendapatan negara bukan Pajak (PNBP), itu selanjutnya dalam jangka waktu maksimal satu minggu disetor ke kas negara. Jika terbukti tenaga kerja asing tidak membayar pajak akan dikenai sanksi. Bahkan, dapat dideportasi. Inilah yang menyebakan banyaknya bahkan sampai mencapai puluhan ribu tenaga kerja asing illegal di Indonesia.
Semakin banyaknya minat perusahaan yang lebih mempercayai kualitas tenaga kerja asing yang berujung pada terbatasnya lapangan kerja pada tenaga kerja local, menjadi problematika tersendiri pada tersedianya lapangan kerja. Rumitnya pengurusan izin dan besarnya pungutan biaya yang dikenakan pada perusahaan belum mampu memupuskan minat perusahaan alam mempekerjakan tenaga kerja asing.
Sudah seharusnya pemerintah dalam setiap program dan menerbitkan peraturan/UU memperioritaskan kepentingan dan hak rakyatnya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tapi dalam revisi UUK ini pemerintah lewat UUK 13 Thn 2003 malah memberikan kelonggaran yang sangat luas bagi Tenaga Kerja Asing (Ekspatriat) untuk bekerja di Indonesia dan bersaing dipasar tenaga kerja dengan rakyat Indonesia yang tingkat keterampilan dan pendidikannya sudah dipastikan rata-rata jauh di bawah Tenaga Kerja Asing oleh karena itu diperlukan adanya peningkatan daya tawar tenaga kerja Indonesia terhadap perusahaan yakni dengan peningkatan kemampuan ( skill )
Namun dalam sistem penggajian berbeda bagi tenaga kerja Asing dengan tenaga kerja Indonesia padahal kedudukan atau jabatan mereka diperusahaan tersebut setingkat atau sama, di batam contohnya bagi Tenaga Kerja Asing bisa digaji sebesar 45 juta bandingkan dengan Tenaga Kerja Indonesia yang digaji cuma pada kisaran pada 5 jutaan.
Pesan yang terkandung dalam Pasal 42 ayat 4 secara khusus dan UU No. 13 Tahun 2003 secara umum adalah adanya kebutuhan untuk melindungi, menjamin dan memberi kesempatan kerja yang layak bagi Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia perlu dibatasi hanya pada bagian-bagian khusus saja dalam perusahaan demi memberikan kesempatan kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia sehingga hal ini nantinya berimbas pada pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia sehingga kedepan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan harus direvisi agar berpihak pada kepentingan Tenaga Kerja Indonesia bukan kepada Tenaga Kerja Asing .

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar