Senin, 24 Januari 2011

HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DALAM HUKUM PERDATA

Peraturan perundang – undangan hukum perdata di Indonesia yang mengatur pemberian perlindungan kepada anak yaitu;

1. Kitab Undang – undang Hukum Perdata ( KUHP )

2. Staatsblad 1917 nomor 129 tentang adopsi

3. Undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

4. Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

5. Konvensi hak anak yang diratifikasi pada tahun 1990

6. Undang – undang nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak

Disamping peraturan perundang – undangan tersebut, hukum adat dan hukum islam juga mengatur tentang anak.

Pemberian perlindungan kepada anak di dalam hukum perdata sangatlah penting karena hukum perdata mengatur hak warga negaranya. Anak sama seperti orang dewasa sebagai anggota masyarakat, anak juga memperoleh hak. Namun anak – anak tidak dapat melindungi hak –haknya saperti orang dewasa, oleh karena itu diperlukan bantuan orang dewasa untuk mengurusi hak – haknya. Oleh karena itu perlindungan anak sangatlah penting.

Dalam hukum perdata, kriteria penggolongan anak ada 2 macam yaitu menurut batasan usia dan perkembangan biologis

Menurut batasan usia, untuk hukum tertulis yang terdapat didalam hukum perdata berbeda – beda tergantung dari perundang – undangannya;

· Menurut BW dan undang – undang nomor 4 tahun tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 21 tahun dan belum menikah.

· Menurut undang – undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya dibawah 16 tahun untuk perempuan, dan 19 tahun untuk anak laki – laki.

· Menurut konvensi hak anak yang termasuk dalam kriteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun ( kecuali apabila kedewasaan anak telah ditentukan lebih awal ), atau dibawah 18 tahun tetapi sudah menikah.

· Menurut undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang termasuk dalam criteria anak adalah mereka yang usianya lebih dari 18 tahun.

Menurut perkembangan biologis untuk hukum tidak tertulis seperti yang diatur dalam hukum islam dan hukum adat. Contohnya dalam hukum islam dilihat dari tanda – tanda biologis seperti seorang anak laki – laki dikatakan dewasa apabila anak laki – laki tersebut telah mimpi basah. Dan dalam hukum adat dilihat dari tanda – tanda kemandirian dari anak tersebut, seperti dalam suku jawa, seorang anak dikatakan dewasa apabila anak tersabut sudah bekerja dan menghasilkan uang.

Empat bidang dalam hukum perdata yang paling penting bagi anak adalah

I. Kedudukan anak.

Menurut hukum perdata, kedudukan anak yang dikenal ada 2 macam yaitu;

1) Anak sah adalah anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan dan di buktikan oleh akte nikah.

2) Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan.

Selain yang disebutkan di atas, lalu dikembangkan kedudukan anak menurut hukum perdata, yaitu;

1. Anak sah, adalah anak yang dilahirkan didalam perkawinan dan dibuktikan oleh akte nikah.

2. Anak yang disahkan, adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, pada saat kedua orang tua melakukan perkawinan anak tersebut diakui atau disahkan yang kemudian dicatat di akte nikah.

3. Anak yang disahkan dengan penetapan, adalah anak luar kawin, lalu orang tuanya mengajukan permohonan ke departemen kehakiman untuk manetapkan anaknya dengan pertimbangan Mahkama Agung, maka kemudian dikeluarkanlah penetapan anak tersebut.

4. Anak yang diakui, adalah anak luar kawin yang diakui oleh kedua orang tuanya saja atau ibunya saja atau ayahnya saja yang mempunyai akibat hukum : orang tua yang mengakui itu harus memenuhi kebutuhan anak tersebut dan anak tersebut berhak mewaris.

5. Anak zina, adalah anak luar kawin yang salah satu orang tuanya atau kedua orang tuanya terikat dalam perkawinan kawin (salingkuh )

6. Anak sumbang, adalah anak luar kawin yang orang tuanya dilarang untuk menikah oleh undang – undang.

Sebenarnya golongan macam – macam anak dalam hukum perdata hanya ada 2 golongan yaitu

v Anak sah, dan

v Anak luar kawin yang termasuk di dalamnya yaitu, anak yang disahkan, anak yang disahkan dengan penetapan, anak yang diakui, anak zina, dan anak sumbang.

Usaha – usaha yang dilakukan untuk melindungi anak luar kawin yaitu;

· Pengakuan namun akibat hukumnya, kedudukan anak luar kawin tidak sama dengan anak sah.

· Adopsi akibat hukumnya kedudukan anak luar kawin sama dengan anak sah.

II. Kekuasaan orang tua.

Menurut Kitab Undang – undang Hukum Perdata kekuasaan orang tua adalah kekuasaan bersama dari orang tua atas anak – anaknya yang belum dewasa atau belum kawin, yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dan untuk mewakilinya didalam maupun diluar pengadilan. Kekuasaan orang tua, terutama berisi kewajiban untuk mendidik dan memelihara anaknya. Pemeliharaan meliputi pemberian nafkah, pakaian dan perumahan. Kekuasaan orang tua terhadap diri anak adalah kewajiban untuk memberi pendidikan dan penghidupan kepada anaknya yang belum dewasa dan sebaliknya anak-anak dalam umur berapapun juga wajib menghormati dan segan kepada bapak dan ibunya. Apabila orang tua kehilangan hak untuk memangku kekuasaaan orang tua atau untuk menjadi wali maka hal ini tidak membebaskan mereka dari kewajiban memberi tunjangan-tunjangan dengan keseimbangan sesuai pendapatan mereka untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak mereka Pasal 298 KUH Per. Pasal 299 KUHPerdata mengatakan selama perkawinan bapak dan ibu berlangsung maka anak berada dibawah kekuasaan mereka selama kekuasaaan orang tua tidak dibebaskan atau dicabut /dipecat dari kekuasaaan mereka. Kekuasaan orang tua dilakukan oleh bapak, kalau bapak dibebaskan atau dipecat atau perpisahan meja dan ranjang si ibu yang melakukannya, jika si ibu inipun tidak dapat melakukan kekuasaan orng tua maka pengadilan akan mengangkat seorang wali ( ps. 300 KUH.Perdata )

Asas – asas dari kekuasaan orang tua yaitu;

· Hanya ada sepanjang perkawinanan

· Diberikan kepada kedua orang tua

· Hanya diakui selama kewajiban – kewajiban dari orang tua dijalankan selayaknya.

Kekuasaan orang tua dapat berhenti oleh beberapa sebab yaitu;

1. Anak telah dewasa

2. Perkawinan berhenti kerena;

a. Perceraian

b. Kematian

3. Pemecatan dengan alasan;

a. Orang tua tidak dapat memenuhi kebutuhan kewajiban kepada si anak dengan seharusnya

b. Orang tua tidak cakap

c. Orang tua berkelakuan buruk

Akibat dari kekuasaan orang tua, ada 2 macam yaitu;

1. Terhadap diri pribadi anak;

· Orang tua wajib memenuhi kebutuhananak dalam bentuk in natunal (siap pakai / sudah jadi)

· Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu; sandang, pangan, papan, pendidikan, dan pengobatan jika si anak sakit

· Orang tua dalam mendidik anak boleh menghukum apabila anaknya melanggar peraturan namun dalam batasan wajar.

2. Terhadap harta kekayaan si anak;

· Pengurusan harta benda anak bertujuan untuk mewakili anak untuk melakukan tindakan hukum oleh karena anak itu dianggap tidak cakap. Seorang pemangku kekuasaan orang tua terhadap anak yang belum dewasa mempunyai hak mengurus (baheer) atas harta benda anak itu (pasal 307 KUH.Perdata).Orang tua wajib mengurusi, memelihara menjaga harta tersebut dan orang tua boleh mengambil nikmat hasil pengurusan tersebut. Kekayaan si anak yang diurus oleh orang tua diadakan pembatasan oleh undang-undang, yaitu mengenai benda-benda yang tak bergerak, surat-surat sero dan surat-surat penagihan yang tidah boleh dijual sebelum mendapatkan izin dari hakim. Orang tua punya ‘urughtgenot’ atas benda atau kekayaan anaknya yang belum dewasa, yaitu mereka berhak untuk menikmati hasil atau bunga dari benda atau kekayaan anak. Dari peraturan ini dikecualikan kekayaan yang diperoleh si anak sendiri dari pekerjaan dan kerajinanya sendiri dan barang-barang yang dihasilkan atau diwariskan dengan ketentuan bahwa si bapak tidak dapat menikmati hasilnya. Sebaliknya pada orang tua yang mempunyai ‘urughgenot’ atas kekayaan anaknya itu diletakkan beban seperti seorang ‘urughtgebruiker’ yaitu ia wajib memelihara dan menjaga benda itu sebaik-baiknya sedangkan biaya pemeliharaan dan pendidikan si anak harus dianggap sebagai imbalan dari ‘urughgenot’ tersebut.

Hak penikmatan berakhir apabila:
1. Matinya sianak ( pasal 314 KUH. Perdata )
2. Anak menjadi dewasa.
3. Pencabutan kekuasaan orang tua.

III. Perwalian

Perwalian dalam hukum perdata adalah pengawasan atas anak yang belum dewasa yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua serta pengurusan harta kekayaan anak tersebut. Perwalian muncul apabila kekuasaan orang tua berhenti dan anak belum dewasa.

Didalam sistem perwalian menurut KUHPerdata ada dikenal beberapa asas, yakni :

1. Asas tak dapat dibagi-bagi ( Ondeelbaarheid )

Pada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam pasal 331 KUHPerdata. Asas tak dapat dibagi-bagi ini mempunyai pengecualian dalam dua hal, yaitu :

- Jika perwalian itu dilakukan oleh ibu sebagai orang tua yang hidup paling lama (langs tlevendeouder), maka kalau ia kawin lagi suaminya menjadi medevoogd atau wali serta, pasal 351 KUHPerdata.

- Jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurusan (bewindvoerder) yang mengurus barang-barang minderjarige diluar Indonesia didasarkan pasal 361 KUHPerdata.

  1. Asas persetujuan dari keluarga.

Keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan pasal 524 KUH Perdata

Syarat perwalian adalah;

1. Terhadap anak yang belum dewasa

2. Berhentinya kekuasaan orang tua karena putusnya perkawinan atau dipecat atau si anak tidak berada dibawah kekuasaan

Adapun kewajjban wali adalah :

· Kewajiban memberitahukan kepada Balai Hart Peninggalan.

Pasal 368 KUH Perdata apabjla kewajjban ini tidak dilaksanakan wali maka ia dapat dikenakan sanksi berupa wali dapat dipecat dan dapat diharuskan membayar biaya-biaya dan ongkos-ongkos.

· Kewajiban mengadakan inventarisasi mengenai harta si anak yang diperwalikannya (pasal 386 ayat 1 KUH Perdata).

· Kewajiban-kewajiban untuk mengadakan jaminan (pasa1335 KUH Perdata).

· Kewajjban menentukan jumlah yang dapat dipergunakan tiap-tiap tahun oleh anak tersebut dan biaya pengurusan. (pasal 338 KUH Perdata).

· Kewajiban wali untuk menjual perabotan rumah tangga minderjarigen dan semua barang bergerak dan tidak memberikan buah atau hasil atau keuntungan kecuali barang-barang yang diperbolehkan disimpan innatura dengan izin Weeskamer. (pasal 389 KUH Perdata)

· Kewajiban untuk mendaftarkan surat-surat piutang negara jika ternyata dalam harta kekayaan minderjarigen ada surat piutang negara. (pasal 392 KUH Perdata)

· Kewajiban untuk menanam (belegen) sisa uang milik menderjarigensetelah dikurangi biaya penghidupan tersebut.

Macam – macam perwalian dalam Kitab Undang – undang Perdata;

1. Wali demi hukum.

Perwalian ini muncul jika salah satu orang tua sudah meninggal, dan orang tua yang hidup terlama demi hukum akan menjadi wali bagi anak tersebut.

Pasal 345 KUH Perdata menyatakan :

” Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya.”

Namun pada pasal ini tidak dibuat pengecualian bagi suami istri yang hidup terpisah disebabkan perkawinan putus karena perceraian atau pisah meja dan ranjang. Jadi, bila ayah setelah perceraian menjadi wali maka dengan meninggalnya ayah maka si ibu dengan sendirinya (demi hukum) menjadi wali atas anak-anak tersebut.

2. Wali dengan penetapan pengadilan

Perwalian ini muncul dikarenakan kedua orang tua meninggal dunia, atau ada pemecatan terhadap orang tua. Maka dari itu oleh hakim untuk anak yang belum dewasa tersebut ditetapkan wali. Pasal 359 KUH Perdata menentukan :

“Semua minderjarige yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua dan yang diatur perwaliannya secara sah akan ditunjuk seorang wali oleh Pengadilan”.

3. Wali dengan surat wasiat

Perwalian ini muncul berdasarkan surat wasiat yang ditulis oleh orang tua si anak. Pasal 355 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa :

“Masing-masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian bagi seorang anaknya atau lebih berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anak itu, jika kiranya perwalian itu setelah ia meninggal dunia demi hukum ataupun karena penetapan Hakim menurut ayat terakhir pasal 353, tidak harus dilakukan oleh orang tua yang lain”

Dengan kata lain, orang tua masing-masing yang menjadi wali atau memegang kekuasaan orang tua berhak mengangkat wali kalau perwalian tersebut memang masih terbuka.

4. Wali soma

Disebut juga dalam bahasa belanda Gezinj Voogd. Perwalian ini muncul jika terjadi pemecatan atau pencabutan dari kekuasaan orang tua. Tugas dari wali soma adalah mengawasi satu keluarga. Wali soma ini terjadi jika orang tua dari si anak dipecat namun si anak masih kecil dan tidak dimungkinkan untuk dipisahkan dari orang tua mereka. Maka dari itu si anak masih tetap dalam asuhan orang tua mereka walaupun orang tua si anak sudah dipecat, akan tetapi wali soma ini harus mengawasi anak tersebut.

5. Wali pengawas

Perwalian ini disebut juga dalam bahasa belanda Weeskamer. Wali pengawas ini tidak mengawasi anak seperti wali – wali sebelumnya, tetapi ia mengawasi wali – wali yang ada. Yang ditugasi menjadi wali yaitu Badan Hrta Peninggalan.

Perbedaan antara kekuasaan orang tua dengan perwalian dilihat dari definisi keduanya, dapat disimpulkan ada perbedaan pokok antara kekuasaan orang tua dengan perwalian yaitu kekuasaan orang tua harus diberikan oleh kedua orang tua ( ayah dan ibu ). Jika perwalian diberikan pada salah satu orang tuanya saja atau orang lain.

Kekuasaan orang tua dan perwalian hanya memberikan perlindungan kepada anak sah saja, atau anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang sah dan dibuktikan dengan akte perkawinan.

Pada prinsipnya terdapat perbedaan pengaturan tentang perwalian menurut UU No.1 tahun 1974 dan KUHPerdata, Dimana menurut KUHPerdata anak-anak yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum berumur 21 tahun atau belum kawin (pasal 330 ayat 3 KUHPerdata) sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 yang menerima perwalian adalah anak-anak yang belum mecapai umur 18 tahun atau belum kawin (pasal 50 ayat 1).

Dalam hal pengangkatan wali didalam KUHPerdata ada dibedakan tiga jenis perwalian, yaitu :

- Perwalian dari suami atau isteri yang hidup lebih lama(pasal 345-354).

- Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan wasiat atau akta tersendiri (pasal 355 ayat 1).

- Perwalian yang diangkat oleh hakim (pasal 359).

Sedangkan menurut UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan: Perwalian hanya ada karena penunjukan oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua sebelum ia meninggal dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan dua orang saksi (pasal 51 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974).

Walaupun terdapat perbedaan-perbedaan, untuk orang yang beragama Islam saat ini yang kita pakai sebagai undang-undang di Indonesia adalah ketentuan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata khusus dipergunakan hanya sebagai pedoman hukum bukan sebagai undang-undang (asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis)

IV. Adopsi

Adopsi diartikan sebagai pengangkatan anak. Dalam staatblad nomor 129 tahun 1979 “ dengan diadopsinya si anak, maka pada saat itulah putus hubungan si anak dengan orang tua kandungnya dan timbulnya hubungan hukum bar antara si anak dengan orang tua angkatnya”. Berdasarkan putusan Mahkama Agung untuk mengadopsi seorang anak, maka antara anak dengan orang tua angkatnya harus satu agama, dan orang asing tidak diperbolehkan untuk mengadopsi.

Beberapa peraturan yang mengatur adopsi yaitu;

1. Staatblaad nomor 129 tahun 1979

2. Keputusan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907 tahun 1963

3. SEMA Nomor 6 tahun 1983

4. Undang – undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak

5. Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam hukum islam tidak mengenal adopsi, karena menurut hukum islam hubungan darah tidak akan pernah putus.

Hukum adat mengenal adopsi, namun pengertiannya berbeda dengan adopsi menurut undang – undang. Di dalam hukum adat adopsi lebih bersifat kekeluargaan serta tidak memerlukan penetapan pengadilan, biasanya hanya dilakukan dengan cara lisan saja.

Manfaat adopsi ada 2 yaitu;

1. Manfaat bagi anak;

· Kedudukan anak sejajar dengan anak sah

· Untuk anak terlantar, dapat terpenuhi segala kebutuhannya

· Untuk anak luar kawin, agar dapat di akui

2. Manfaat bagi orang tua, bagi orang tua yang tidak dapat mempunyai keturunan, dengan adanya adopsi maka ia dapat mempunyai keturunan.

Syarat – syarat agar orang tua dapat melakukan adopsi;

1. Mampu membiayai anak secara financial

2. Perbedaan usia antara orang tua dengan anak yang akan diadopsi tidak terlalu jauh

3. Pengadopsian harus dilakukan oleh sepasang suami – isteri

4. Orang tua yang mengadopsi benar – benar ingin mengadopsi anak, tidak ada maksud lain.

Pihak yang dapat mengajukan adopsi

a. Pasangan Suami Istri
Ketentuan mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak juga menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

b. Orang tua tunggal

1. Staatblaad 1917 No. 129
Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa yang selain memungkinkan pengangkatan anak oleh Anda yang terikat perkawinan, juga bagi yang pernah terikat perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya.

Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki-laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akte Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

2. Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983
Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 ini mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (private adoption), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (single parent adoption). Jadi, jika Anda belum menikah atau Anda memutuskan untuk tidak menikah dan Anda ingin mengadopsi anak, ketentuan ini sangat memungkinkan Anda untuk melakukannya.

Ada beberapa hal yang tidak diperkenankan dicantumkan dalam permohonan pengangkatan anak, yaitu:
- menambah permohonan lain selain pengesahan atau pengangkatan anak.
- pernyataan bahwa anak tersebut juga akan menjadi ahli waris dari pemohon.

Mengapa?
Karena putusan yang dimintakan kepada Pengadilan harus bersifat tunggal, tidak ada permohonan lain dan hanya berisi tentang penetapan anak tersebut sebagai anak angkat dari pemohon, atau berisi pengesahan saja.

Mengingat bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan, maka perlu mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, termasuk pula mempersiapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kemampuan finansial atau ekonomi. Bukti-bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada majelis hakim tentang kemampuan Anda dan kemungkinan masa depan anak tersebut. Bukti tersebut biasanya berupa slip gaji, Surat Kepemilikan Rumah, deposito dan sebagainya.

Akibat hukum dari adopsi yaitu, kedudukan anak sejajar dengan anak sah, seolah – olah anak yang diadopsi ini dilahirkan kembali oleh orang tua angkatnya.


Pengangkatan anak (adopsi) berdampak pula pada hal perwalian dan waris.

a. Perwalian
Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tua angkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

b. Waris
Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

· Hukum Adat:
Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, —Jawa misalnya—, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya (M. Buddiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum, AKAPRESS, 1991).

· Hukum Islam:
Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya (M. Budiarto, S.H, Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi hukum, AKAPRESS, 1991)

· Peraturan Per-Undang-undangan :
Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar