Kamis, 09 September 2010

Instrumen Hukum Perdata dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Latar Belakang

Tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup antara lain adalah terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumberdaya alam secara bijaksana. Oleh karena itu perencana kegiatan sejak awal sudah harus memperkirakan perubahan rona lingkungan akibat pembentukan suatu kodisi yang merugikan akibat diselenggarakannya pembangunan.
Pembangunan disamping memberikan dampak positif berupa kesejahteraan, namun disisi yang lain juga menimbulkan dampak negatif yaitu terjadinya kerusakan atau tercemarnya lingkungan hidup. Gagasan hukum pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup menjadi kata kunci (key word) dalam pengelolaan lingkungan hidup yang mengintegrasikan pertimbangan lingkungan hidup dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, apabila terjadi penurunan fungsi lingkungan hidup akibat perusakan dan/atau pencemaran lingkugan hidup, maka serangkain kegiatan penegakan hukum (law enforcement) harus dilakukan, dengan tujuan tidak hanya sekedar menjatuhkan sanksi kepada perusak atau pencemar lingkungan, tetapi tujuan yang paling pokoknya dalah untuk memulihkan kemampuan lingkungan hidup tersebut dan berupaya meningkat-kan kuaitasnya.
Upaya pemulihan lingkungan hidup dapat dipenuhi dalam kerangka penanganan sengketa lingkungan melalui penegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum lingkungan merupakan bagian dari siklus pengaturan (regulatory chain) perencanaan kebijakan (policy planning) tentang lingkungan. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi bidang hukum administrasi negara, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.
Dalam pembahasan yang terdapat dalam makalah ini, kita akan membicarakan tentang penegakan hukum lingkungan di Indonesia mencakup penataan dan penindakan (compliance and enforcement) yang meliputi bidang instrumen-instrumen hukum perdata.

Penerapan

Penyelesaian secara perdata atas gugatan ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup, dapat ditempuh melalui mekanisme ADR/diluar pengadilan) maupun di dalam pengadilan (Pasal 84 UUPLH) oleh masyarakat secara perorangan atau melalui gugatan perwakilan (class action), dan NGO serta instansi pemerintah yang bertanggungjawab dibidang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup atas ganti kerugian dan pemulihan lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan :
a. Tidak berlaku untuk sengketa pidana.
b. Tidak dapat dilakukan gugatan tanpa pernyataan salah satu pihak bahwa upaya ini tidak berhasil.
c. Bertujuan untuk mecapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.
d. Dapat berbentuk mediasi atau arbitrase.
e. Pemerintah dan/atau masyarakat dapat membentuk lembaga jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan.

Menurut pasal 85 UUPLH ayat 3 penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Hal ini diatur di pasal 86 UUPLH.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan ada dua macam jenis pertanggung jawabannya, yaitu:
a. Liability based on fault
Diatur di pasal 87 UUPLH. Dikatkan dengan pasal 1365 BW berbunyi sebagai berikut : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Selain ketentuan pasal 1365 KUH Perdata, yang lazim digunakan dalam penyelesaian ganti kerugian adalah ketentuan pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut : Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. Sangat jelas bahwa prinsip yang digunakan dalam kedua pasal tersebut di atas, adalah liability based on fault, dengan beban pembuktian yang memberatkan penderita, karena penderita atau korban baru akan memperoleh ganti kerugian jika ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat. Kesalahan disini merupakan unsur yang menentukan pertanggungjawaban, sehingga apabila unsur kesalahan tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada kewajiban bagi pelaku untuk memberi ganti kerugian.
Syarat-syarat gugatan-nya yaitu:
-Perbuatan melawan hukum.
-Kesalahan.
-Kerugian.
-Hubungan causa antara kesalahan dengan kerugian.

b. Strict Liability
Diatur di pasal 88 UUPLH bahwa ‘Setiap orang yang tindakanya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan.’ Penjelasan Pasal 88 UUPLH menyatakan sebagai berikut : Pengertian bertanggungjawab secara mutlak atau strict liability, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayar ganti kerugian. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan tentang perbuatan melawan hukum pada umumnya.
Pengertian Strict Liability dinyatakan dalam Black's Law Dictionary Seventh Edition, halaman 926 sebagai berikut : Strict Liability Liability that does not depend on actual negligence or intent to harm, but that is based on the breach of an absolute duty to make something safe.
Asas Tanggung jawab Mutlak (strict liability) telah diperkenalkan sejak pertengahan abad ke 19 seiring dengan perkembangan industrialisasi sekurang-kurangnya untuk beberapa macam kasus, yang sebagian besar adalah berkaitan dengan risiko lingkungan. Hal tersebut dipicu oleh meningkatnya risiko yang ditimbulkan industrialisasi serta semakin rumitnya hubungan sebab akibat. Lummert mengemukakan bahwa konsep tanggung jawab mutlak diartikan sebagai kewajiban mutlak yang dihubungkan dengan ditimbulkannya kerusakan. Salah satu ciri utama tanggung jawab mutlak adalah tidak adanya persyaratan tentang perlu adanya kesalahan.
Fenomena penekanan pada tanggung jawab mutlak dalam UUPLH setidaknya menggambarkan pula bahwa teori hukum telah meninggalkan konsep kesalahan dan berpaling kepada konsep risiko dalam bidang lingkungan hidup. James E. Krier mengemukakan bahwa doktrin tanggung jawab mutlak dapat merupakan bantuan yang sangat besar dalam peradilan mengenai kasus-kasus lingkungan, karena banyak kegiatan-kegiatan yang menurut pengalaman menimbulkan kerugian terhadap lingkungan merupakan tindakan-tindakan yang berbahaya, untuk mana dapat diberlakukan ketentuan tanggung jawab tanpa kesalahan. Hal lain yang terkait erat dengan asas Tanggng jawab Mutlak adalah beban pembuktian (burden of proof). Salah satu kriteria tradisional yang menentukan pembagian beban pembuktian adalah pertimbangan yang menyatakan bahwa beban pembuktian seyogyanya diberikan kepada pihak yang mempunyai kemampuan besar untuk memberikan bukti tentang sesuatu hal. Dalam konteks kerusakan atau pencemaran lingkungan oleh industri, maka jelas perusak atau pencemar dalam hal ini industri, mempunyai kemampuan lebih besar untuk memberikan pembuktian. Dengan adanya pembalikan pembuktian tersebut, maka masalah beban pembuktian tidak merupakan masalah atau rintangan bagi penderita atau pencinta lingkungan hidup untuk tampil sebagai penggugat di pengadilan dalam kasus-kasus pencemaran, karena adalah tanggung jawab dari tergugat untuk membuktikan bahwa kegiatan-kegiatannya yang mengandung risiko tidak mempunyai akibat-akibat yang berbahaya atau menimbulkan gangguan (pencemaran atau perusakan). Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa penerapan tanggung jawab mutlak adalah sejalan dengan pergeseran orientasi hukum dan pengelolaan lingkungan dari use oriented ke arah environment oriented serta sejalan pula dengan semangat precautionary principles.
Di dalam UUPLH yang baru (UU NOMOR 32 TAHUN 2009) tidak diberikan pengecualian dalam penerapan asas strict liability ini. Sedangkan di UUPLH yang lama (UU NOMOR 23 TAHUN 1997) diberikan pengecualian terhadap adanya bencana alam, force majeur, dan tindakan pihak ketiga bahwa penanggung jawab usaha dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila kerugian yang ditimbulkan dapat dibuktikan dipengaruhi oleh ketiga pengecualian tersebut diatas.

Sanksi Perdata
Sanksi perdata diberikankepada pihak yang terbukti melanggar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tiga sanksi. Pertama adalah dengan membayar ganti rugi, ganti itu rugi hanya dikenakan pada sengketa lingkungan yang bersifat perdata. Misalnya, kerugian yang ditimbulkan dari kerusakan tanah, penggundulan hutan dan kebakaran hutan. Besaran ganti rugi tergantung dari metode penyelesaian yang digunakan. Pertama, ganti rugi bisa diajukan melalui gugatan perdata ke pengadilan, atau kedua, alternatif penyelesaian sengketa seperti yang tadi sudah penyusun jabarkan diatas.
Jumlah ganti rugi yang diajukan ke pengadilan tergantung dari putusan majelis hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht). Sementara, besaran ganti rugi lewat penyelesaian sengketa di luar pengadilan ditetapkan sesuai kesepakatan para pihak. Tapi para pihak tidak bisa semena-mena dalam membuat kesepakatan. Harus ditentukan oleh ahli. Diperlukan keterangan ahli dari berbagai disipilin ilmu (lingkungan, biologi, kimia, medis, ekonomi, hukum dll), sampel hukum dan laboratorium hukum. Keterlibatan para ahli akan sangat membantu untuk proses pembuktian ilmiah (scientific evidence) dan untuk menghitung kerugian masyarakat dan tingkat kerusakan/pencemaran lingkungan hidup, sehingga dapat ditentukan berapa biaya yang harus ditanggung oleh penanggungjawab usaha/kegiatan untuk mengganti kerugian masyarakat dan untuk memulihkan lingkungan hidup.
Selain itu sanksi perdata juga bisa diberikan dengan cara mengharuskan pihak yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut untuk melakukan tindakan tertentu dan membayar uang paksa. Sesuai dengan pasal 87 UUPLH, pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.

Class Action
Gugatan class action dalam sejarahnya pertama kali diadopsi oleh hukum Indonesia melalui UUPLH UU nomor 23 tahun 1997. Class action sesungguhnya tidak dikenal dalam sistem hukum eropa kontinental atau civil law yang dianut di Indonesia class action lebih cenderung dikenal di negara-negara yang menganut hukum anglo saxon.
Gugatan class action di dalam UUPLH yang baru diatur didalam pasal 91 ‘Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup’.
Gugatan didasarkan pada:
-Kesamaan fakta atau peristiwa.
-Dasar Hukum.
-Jenis tuntutan diantara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.

NGO’s Legal standing
Legal standing adalah suatu tata cara pengajuan gugatan secara perdata yang dilakukan oleh suatu atau lebih lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat atas suatu tindakan atau perbuatan atau keputusan atau perorangan atau lembaga atau pemerintah yang telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Legal standing diatur di pasal 92 UUPLH. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil. Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan :
a. Berbentuk badan hukum.
b. Menegaskan di dalam angaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkatan dua tahun.

Sumber:

Undang-Undang RI nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

http//:www.hukumonline.com

http//:gagasanhukum.wordpress.com

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar